Komisi II DPR menyetujui jumlah pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 15.005 triliun, 

Demikian isi salah satu kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPB) Sutrisno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/6).

“Namun untuk pengalokasian anggaran pada masing-masing program, Komisi II DPR meminta Kemendagri untuk menyusun kembali alokasi anggaran dan rincian rencana kerja dengan memperhatikan seluruh usulan dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR,”kata Taufik.

Usulan dan masukan itu, tambahnya, terkait dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yakni antisipasi akan terselesaikannya UU, peningkatan peran organisasi kemasyarakatan dalam rangka peningkatan pendidikan politik di daerah, Pembinaan dan pengembangan kawasan dan pertanahan, Pengembangan dan penataan wilayah administrasi dan perbatasan, Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, dan Penyelenggaraan otonomi khusus.

Dalam kesimpulan lainnya, jelas Taufik, terkait pagu indikatif BNPP TA 2013 sebesar Rp. 273 miliar lebih, Komisi II DPR juga menyetujui jumlah pagu yang diusulkan, namun untuk pengalokasian anggaran pada masing-masing program, Komisi II DPR meminta BNPP untuk menyusun kembali alokasi anggaran dan rincian rencana kerja dengan memperhatikan seluruh usulan dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR, terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dikawasan perbatasan, serta penyelesaian desain besar yang berbasis lokasi prioritas (kecamatan).

“Terhadap program PNPM Mandiri Pedesaan dan Program e-KTP termasuk usulan tambahan anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 512 miliar, Komisi II DPR dan Kemendagro menyepakati untuk dilakukan Rapat Kerja dalam rangka evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran program tersebut.

Sebelumnya Sekjen Kemendagri Diah Anggaraini menjelaskan proporsi rencana alokasi anggaran Kemendagri dalam RAPBN tahun 2013 sebesar Rp. 15.005 triliun salah satunya meliputi, alokasi anggaran terbesar pada kegiatan nasional PNPM sebesar 67,23 persen atau Rp. 10,088 triliun, sementara untuk berbagai kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang, dan prioritas KL serta mendukung kegiatan tugas pokok dan fungsi sesuai mandate ketentuan perundang-undangan proporsinya sebesar 32,77 persen atau Rp.4,917 triliun.

Selanjutnya menurut, Sekretaris BNPP Sutrisno, menjelaskan, pagu indikatif BNPP tahun 2013 sebesar Rp. 273 miliar lebih, mengalami kenaikan sebesar Rp. 25 miliar atau naik 10,07 persen dari alokasi anggaran BNPP tahun 2012 yang sebesar Rp. 248 miliar.

Sutrisno menambahkan, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran BNPP Tahun 2013, dan sebagai bentuk komitmen BNPP untuk mempercepat pembangunan dikawasan perbatasan, BNPP mengalokasikan anggaran untuk daerah yang besaran anggarannya akan diupayakan untuk terus bisa naik dari tahun ke tahun secara bertahap.(nt) foto:wy/parle